Tugas dan Fungsi Pejabat Perwakilan Konsuler Menurut Konvensi Wina

Perwakilan konsuler tidak memiliki kewenangan seperti yang dimiliki perwakilan diplomatik, dan tidak bertindak mewakili negara karena umumnya ditempatkan di kota-kota perdagangan atau kota-kota pelabuhan. Jadi, apa tugas perwakilan konsuler yang membedakannya dengan perwakilan diplomatik ? 
Perwakilan konsulat berhubungan dengan otoritas setempat dan tidak dengan pemerintah pusat negara penerima. Perwakilan konsuler tunduk pada kedutaan negara asalnya, walaupun bukan bagian dari misi diplomatik sehingga tidak mempunyai kekebalan diplomatik penuh. 
Seorang pejabat perwakilan konsuler tidak memerlukan surat kepercayaan (Letter of credence), tetapi mempunyai surat pengangkatan yang dibuat oleh menteri luar negeri. Untuk pengangkatan seorang duta besar diperlukan persetujuan lebih dahulu dari kepala negara penerima, sedangkan perwakilan konsuler tidak menjadi sebuah keharusan.
Tugas dan Fungsi Pejabat Perwakilan Konsuler Menurut Konvensi Wina
Fungsi perwakilan konsuler sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963 adalah sebagai berikut :
  1. Melindungi kepentinga negara dan warga negara pengirim di negara penerima, baik secara individual maupun badan-badan usaha dalam batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.
  2. Menindaklanjuti pengembangan hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima dan memelihara hubungan persahabatan di antara mereka sesuai denga ketentuan konvensi Wina.
  3. Perwakilan konsuler Memberikan keterangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku tentang kerjasama perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, melaporkan kepada pemerintahnya, serta memberikan informasi kepada orang-orang yang berkepentingan.
  4. Mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan bagi warga negara pengirim dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas kepada orang-orang yang hendak berpergian dari negara pengirim.
  5. Menolong dan membantu warga negara dari negara pengirim yang memerlukan pertolongan secara perorangan maupun badan-badan usaha dari negara pengirim.
  6. Bertindak sebagai notaris dan pejabat catatan sipil dalam kapasitas itu dan melaksanakan tugas yang bersifat administrative asalkan untuk maksud tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.
  7. Perwakilan konsuler Melindungi kepentingan-kepentingan warga negara, baik sebagai perorangan maupun badan hukum negara pengirim dalam hal pergantian mortis causa (Karen meninggal), diwilayah negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.
  8. Melindungi, dalam batas-batas yang ditetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima, kepentingan anak-anak dan orang-orang lain warga negara pengirim, yang tidak memiliki kemampuan penuh, khususnya dimana perlindungan atau perwalian diperlukan bagi orang-orang yang bersangkutan.
  9. Tunduk pada prosedur yang berlaku di negara penerima, membela atau mengatur pembebasan warga negara pengirim di muka pengadilan dan penguasa lain di negara penerima, dengan maksud memperoleh, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara penerima, tindakan sementara untuk mempertahankan dan kepentingan warga negara ini.
  10. Perwakilan konsuler berfungsi untuk mengirimkan dokumen yuridis dan ekstrayuridis atau melaksanakan surat-surat permohonan atau melaksanakan perbuatan untuk dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan negara pengirim, sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku, atau jika ada perjanjian internasional semacam itu, dengan cara lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.
  11. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan negara pengirim terhadap kapal-kapal berkebangsaan negara pengirim dan pesawat-pesawat udara yang terdaftar di negara itu beserta para anak buah kapalnya.
  12. Memberikan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat udara sebagaimana yang disebutkan di atas, dan kepada anak buah kapal, menerima laporan perjalanan suatu kapal, memeriksa dan mencap dokumen-dokumen kapal, dan tanpa berprasangka terhadap pihak otoritas negara penerima, melakukan penyelidikan atas peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan, dan menyelesaikan perselisihan apapun antara nahkoda, perwira, dan pelaut, sejauh hal ini diizinkan oleh hukum dan peraturan negara pengirim.
  13. Perwakilan konsuler melakukan fungsi lain yang dipercayakan kepada perwakilan konsuler oleh negara pengirim yang tidak bertentangan dengan hukum dan aturan-aturan negara penerima serta perjanjian internasional yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima.

Berdasarkan fungsi-fungsi dan tugas perwakilan konsuler yang tertuang dalam Pasal 5 Konvensi Wina di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa fungsi perwakilan konsuler mencakup berbagai aspek kegiatan dinas public suatu negara, kecuali kegiatan-kegiatan yang bersifat politik.